Pemerintah Desa Kezewea kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui pemasangan baliho Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2026 serta realisasi APBDES Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis untuk memberikan informasi yang terbuka dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat desa.

Pemasangan baliho tersebut dilakukan di lokasi strategis yang mudah dilihat oleh warga, yaitu di halaman Kantor Desa Kezewea. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui secara langsung rincian perencanaan anggaran desa untuk tahun 2026 serta capaian realisasi anggaran pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2025.

Dalam baliho APBDES Tahun Anggaran 2026, ditampilkan secara rinci sumber pendapatan desa, alokasi belanja, serta program-program prioritas yang akan dilaksanakan. Program tersebut meliputi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa, hingga Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dengan adanya informasi ini, masyarakat diharapkan dapat memahami arah kebijakan pembangunan desa ke depan.

Sementara itu, baliho realisasi APBDES Tahun Anggaran 2025 memuat laporan penggunaan anggaran yang telah dilaksanakan. Informasi ini mencakup jumlah anggaran serta realisasi anggaran setiap bidang kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025. Transparansi ini penting sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat atas pengelolaan dana desa.

Kepala Desa Kezewea dalam keterangannya menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari pembangunan desa yang partisipatif. Dengan adanya publikasi melalui baliho, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat berperan aktif dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap jalannya pembangunan desa.

Lebih lanjut, pemasangan baliho ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Ketika informasi disampaikan secara terbuka dan jelas, maka potensi kesalahpahaman dapat diminimalisir, serta hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat dapat terjalin dengan lebih baik.

Melalui langkah ini, Pemerintah Desa Kezewea menegaskan bahwa transparansi bukan sekadar kewajiban, melainkan kebutuhan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ke depan, diharapkan upaya seperti ini terus dilakukan secara konsisten guna mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.